#
Logo Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1B

Jl. Gajah Mada No. 10 Muara Bulian, Batang Hari - Jambi 36613

Telp. (0743) 21073 Fax. (0743) 23283 Email : pabulian@yahoo.co.id

Logo Artikel

KETUA PA MUARA BULIAN MENJADI NARASUMBER DI LEMBAGA ADAT MELAYU KABUPATEN BATANG HARI

Ketua PA Muara Bulian Menjadi Narasumber di Lembaga Adat Melayu Kabupaten Batang Hari

Lembaga Adat 1

Muara Bulian, 15 April 2019

Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian memenuhi undangan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Batang Hari sebagai narasumber pada hari Senin tanggal 15 April 2019 pada pukul 14.00 WIB di Kantor Kecamatan Muara Bulian. Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian mempresentasikan materi dengan judul "Membangun Kerjasama Dengan Lembaga Adat Dalam Membina Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga".

 

Acara diawali oleh pembacaan umul al Qur'an dan selanjutnya disampaikan Laporan Ketua Panitia oleh Sekretaris Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari dan acara dibuka secar resmi oleh Bupati Batang Hari yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Batang Hari. 

lembaga adat 2

Setelah acara dibuka, dilanjutkan dengan materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Mia Banulita, Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari dengan judul "Peran Hukum Positif dan Hukum Adat".  Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Mayor Infantri Ismail Perwira Penghubung, Dandim Batang Hari dengan judul "Tugas TNI dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa" dan kemudian disampaikan oleh Kompol. Ahmad Bastari Yusuf, SH, M.H Kabag Operasi Polres Batang Hari dengan judul "Penyelesaian persoalan masyarakat ditinjau dalam hukum adat dan hukum positif" dan terakhir penyampaian oleh Askonsri, S.Ag, M.H.I, Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian. 

Lembaga Adat 3

Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian menyampaikan bahwa antara Lembaga Adat Melayu Kabupaten Batang Hari dan Pengadilan Agama telah dilakukan MOU atau kerjasama mengenai mediasi yang melibatkan lembaga adat. Peran Lembaga Adat Melayu Batang Hari sangat dibutuhkan untuk persoalan rumah tangga yang meliputi masyarakat adat Kabupaten Batang Hari. Lembaga Adat Melayu Batang Hari telah diatur oleh PERDA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi dan payung hukum berupa PERDA tersebut termasuk hukum positif. Oleh sebab itu, bagi Lembaga Adat Melayu Jambi di Kabupaten Batang Hari yang mempunyai sertifikat mediator dapat mendaftarkan sebagai mediator di Pengadilan Agama Muara Bulian.

Setelah penyampaian oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan acara diakhiri dengan sepatah kata dari Drs. H. Yusuf Majid sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Batang Hari. (LA).

 

 

Informasi dan data pada WebSite ini dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dengan tujuan penyediaan Informasi Publik. Dan untuk dapat menggunakan layanan ini Anda WAJIB menyetujui Disclaimer ini. Ada kemungkinan bahwa informasi yang tersedia dalam database ini mungkin berisi referensi atau informasi yang belum terupdate sehingga tidak ada jaminan bahwa data dan informasi yang tersedia dalam kondisi akurat, lengkap, terkini atau pun sesuai untuk tujuan spesifik lainnya. Pengadilan Agama Muara Bulian yang menyediakan data, tidak bertanggung jawab atas kerugian baik langsung ataupun tidak langsung, pengeluaran dan biaya yang diakibatkan oleh pihak lain yang menggunakan informasi dan data yang tersedia pada WebSite ini.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas