#
Logo Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1B

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1B

Jl. Gajah Mada No. 10 Muara Bulian, Batang Hari - Jambi 36613

Telp. (0743) 21073 Fax. (0743) 23283 Email : pabulian@yahoo.co.id

Logo Artikel

PERATURAN DAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI

Peraturan & Kebijakan Mahkamah Agung RI

 

 
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI YANG BERKAITAN DENGAN PERADILAN AGAMA
NO 
NAMA PERMA
1  PERMA No. 1 Tahun 2001 Tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
 2  PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
 3  PERMA No. 2 Tahun 2011 Tentang tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
 4  PERMA NO. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesian Perkara dan Pengelolaannya
 5  PERMA No. 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara
6  PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
7  PERMA No. 2 Tahun 2014 Tentang tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Anatar MA RI dengan pemberi hibah 
 PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sikel PN dan PA ....
 PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana
10   PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Ortala Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariaran Peradilan
11   PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
12   PERMA No. 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah
13   PERMA No. 6 Tahun 2016 Tentang Penyususnan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim
14   PERMA No. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin kerja Hakim Pada MA dan Badan peradilan dibawahnya
15   PERMA No. 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan
16   PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)
17   PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
18  PERMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 7 Tahun 2015 
19  PERMA No. 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim
20  PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan Berhadapan Dengan Hukum
21 PERMA No. 9 Tahun 2017 Tentang Format (Tempelet) Dan pedoman Penulisan Putusan/Penetapan MA
22  PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
23   PERMA No. 5 Tahun 2018 Tentang Kelas, Tipe dan Derah Hukum Pengadilan Tk I dan Pengadilan Tk. Banding  
24  PERMA No. 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas PERMA No. 7 tahun 2015

Untuk mencari PERMA lainnya, silahkan cari DISINI

 

 
  1. Surat Edaran KBUA Mahkamah Agung RI No. 51/S-Kel/BUA-UP/IV/2009 tentang Pemberian izin Kuliah Khusus tenaga Non Teknis
  1. Surat Edaran Sekretaris MA RI No. 008/Bua.2/Izin.01.3/I/2011 tentang Ketentuan izin Kuliah Jenjang S1, S2, S3 bagi Pegawai MA RI dan Peradilan dibawahnya
  1. SEMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas SEMA No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohoban Kasasi dan PK
  1. SEMA No. 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat MA Dan Pimpinan Pengadilan
  1. SEMA No. 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara
  1. SEMA No. 6 Tahun 2010 Tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan
  1. SEMA No. 3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu
  1. SEMA No. 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan
  1. SEMA No. 01 Tahun 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi
  1. SEMA No. 05 Tahun 2010 Tentang Tertib Penggunaan Anggaran
  1. SEMA No. 08 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
  1. SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
  1. SEMA No. 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Uang Biaya Perkara
  1. SEMA No. 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim
  1. SEMA No. 03 Tahun 2012 Tentang Penandatanganan Pakta Integritas
  1. SEMA No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
  1. SEMA No. 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
  1. SEMA No. 06 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Hakim Non Palu
  1. SEMA No. 08 Tahun 2011 Tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan PK
  1. SEMA No. 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
  1. SEMA No. 03 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu
  1. SEMA No. 2 Tahun 1988 Tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan


 

 

  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan pedoman Prilaku Pantera dan Jurusita
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas KMA No.071/KMA/SK/V/2008 ttg Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan PNS pada MARI dan badan peradilan dibawah
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 76/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dilingkungan Lembaga Peradilan
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 216/KMA/SK/XII/2011 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Melalui Layanan Pesan Singkat (SMS)
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pedoman Penerapan Sistim Kamar di Mahkamah Agung
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MA Untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian
  1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 119/KMA/SK/VII/2013 Tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada MA RI

     11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 85/KMA/SK/V/2014 Tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan MARI dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan

  

 

  1. Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan PA
  1. Keputusan Dirjen Badilag No. 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan MA
  1. Keputusan Dirjen Badilag No. 0156/DJA/HK.05/SK/III/2012 Tentang Pedoman Standarisasi Formulir Adminitrasi Kepaniteraan PA
  1. Keputusan Dirjen Badilag No. 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Portal Tabayun Di Lingkungan Badliag MA RI
  1. Keputusan Dirjen Badilag No. 1313.c/DJA/OT.01.1/SK/10/2016 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dirjen Badilag
  1. Keputusan Dirjen Badilag No. 1267.a?DJA/OT.01.3/04/2015 Tentang petunjuk Pelaksanaan Tata naskah Dinas di Lingkungan Dirjen Badilag
  1. Keputusan Dirjen Badilag No. 1351.1?DJA/OT.01.3/04/2016 tentang pedoman tata Naskah elektronik di Lingkungan Dirjen Badilag
  1. Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 1 tahun 2017 Tentang Pedoman Tata naskaah Dinas Elektronik di LIngkungan MS Aceh dan PTA Seluruh Indonesia
  1. Surat keputusan Dirjen Badilag No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksnaan Perma No. 3 Tahun 2018
  1. Surat Keputusan Dirjan Badilag No. 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan terpadu Satu PIntu di Lingkungan PA

     11. Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 Tentang Pemberlakuan Akreditasi Penjaminan Mutu Badilag

     12. Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2114/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 Tentang Monitoring Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan PA
.    13. Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2141/DjA/OT.01.4/X/2018 Tentang Daftar Kode Satuan Kerja Untuk Nomor Perkara PA/MS

  

  1. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi  Masyarakat Miskin di Pengadilan
  1. Surat Edran Dirjen Badilag MA RI Nomor 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama
  1. Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2016, tanggal 28 Januari  2016, perihal Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama
  1. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI No. 1 Tahun 2017 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana
  1. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0550/DjA/HM.00/III/2012 tentang Penilaian Website
  1. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 0587/DjA/HK.05/3/2015 tentang Kewajiban Melaporkan Keuangan Perkara Atas Temuan BPK
  1. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor :0914/DJA/HM.00/5/2015, tentang Disiplin Aparatur peradilan Agama
  1. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor :0693/DJA.3/HK.05/4/2015, tentang Penertiban Administrasi Keuangan Perkara
  1. Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor 1132/Dja/KU.01/05/2016 Tentang Biaya Perkara dan Biaya Operasional pada Pelayanan Terpadu
  1. Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 2694/DjA/OT.01.3/11/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Penertiban Administrasi Perkara dan Peningkatan Kebersihan Gedung Pengadilan

     11. Surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 0868/Dja/HM.02.3/03/2017 Tentang Implementasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Peradilan

     12. Surat Edaran Dirjen Badilag No.03 Tahun 2018 tentang Aturan Hari kerja Sebelum dan Setelah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018
    13. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor : 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengaktifan E-Court Mahkamah Agung Untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

 

 

 PERTIMBANGAN/NASEHAT HUKUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

  1. Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.
  2. Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK.
  3. Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
  4. Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
  5. Bahwa Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan.
  6. Putusan MA tidak berlaku surut.
  7. Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain
  8. Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.
  9. Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.
  10. Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.
  11. Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.

    

 

Informasi dan data pada WebSite ini dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dengan tujuan penyediaan Informasi Publik. Dan untuk dapat menggunakan layanan ini Anda WAJIB menyetujui Disclaimer ini. Ada kemungkinan bahwa informasi yang tersedia dalam database ini mungkin berisi referensi atau informasi yang belum terupdate sehingga tidak ada jaminan bahwa data dan informasi yang tersedia dalam kondisi akurat, lengkap, terkini atau pun sesuai untuk tujuan spesifik lainnya. Pengadilan Agama Muara Bulian yang menyediakan data, tidak bertanggung jawab atas kerugian baik langsung ataupun tidak langsung, pengeluaran dan biaya yang diakibatkan oleh pihak lain yang menggunakan informasi dan data yang tersedia pada WebSite ini.

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas