PERATURAN PERUNDANGAN

Dilihat: 3123

+ - UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Click to collapse

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Peradilan Agama
NO	NAMA UNDANG-UNDANG
1	UU No. 48 Tentang Kekausaan Kehakiman
2	UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahakamah Agung
3	UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang MA
4	UU No. 3 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang MA
5	HIR (Herizen Inlandsch Reglement) Tentang Hukum Acara Perdata Wilayah Jawa dan Madura
6	RBg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java Ev Madura)
7	RV (Reglement Op de Rechtsvordering)
8	UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
9	UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989
10	UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989
11	UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
12	UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah
13	UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
14	UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Untuk Luar Jawa dan Madura
15	UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
16	UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
17	UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
18	UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
19	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
20	UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
21	UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
22	UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Meterai
23	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik
24	UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
25	UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
26	UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
27	UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
28	UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi DIA sebagai Provinsi NAD

Untuk mencari undang-undang lainnya, silahkan cari DISINI

+ - PERATURAN PEMERINTAH Click to collapse

NO	NAMA PERATURAN PEMERINTAH YANG ADA KAITANNYA DENGAN PERADILAN AGAMA
1	PP No. 9 Tahun 1075 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2	PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
3	PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983
4	PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Bantuan Hukum
5	PP No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada MA dan Badan Peradilan Yang Berada diI Bawahnya
6	PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik
7	PP No. 31 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan
8	PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
9	PP No. 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
10	PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
11	PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
12	PP No. 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
13	PP No. 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim
14	PP No.12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
15	PP No. 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim
16	PP No. 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Gaji PNS
17	PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
18	PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
19	PP No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
20	PP No. 34 Tahun 2014 Tentang Gaji PNS
21	PP No. 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung

Untuk mencari peraturan Pemerintah lainnya, silahkan cari DISINI

+ - PERATURAN PRESIDEN Click to collapse

Peraturan Presiden Yang Berakitan Dengan Peradilan Agama
Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan PegawaiI Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MA
Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat MA
Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk mencari Peraturan Presiden lainnya, silahkan cari DISINI

+ - KEPUTUSAN PRESIDEN Click to collapse

Keputusan Presiden Yang Ada Kaitannya Dengan Peradilan Agama
NO	NAMA KEPUTUSAN PRESIDEN
1	KEPRES No. 102 Tahun 2000 Tentang perubahan Atas KEPRES No. 199 tahun 1998 Tentang Tunjangan Hakim
2	KEPRES No. 19 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Hakim
3	KEPRES No. 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan PA Tarutung, PA Panyabungan ...... PA Lewoleba
4	KEPRES No. 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat
5	KEPRES No. 89 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Hakim
6	KEPRES No. 130 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional JS dan JSP
7	KEPRES No. 11 Tahun 2002 Tentang Perbahan Atas KEPRES No. 179 Tahun 2000
8	KEPRES No. 62 Tahun 2002 Tentang Pembentukan PA Muara Tebo, PA sengeti, PA Gunung Sugih ..... PA Tilamuta
9	KEPRES No. 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi NAD
10	KEPRES No. 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc
11	KEPERES No. 33 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Hakim Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer
12	KEPRES No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan PU dan TUN, dan PA ke Mahkamah Agung
13	KEPRES No. 34 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Panitera Pada Pengadilan Lingkungan Peradilan Militer
14	KEPRES No. 18 tahun 2008 Tentang Hari Konstitusi
15	KEPRES No. 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggoya KY
16	KEPRES No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan NIK dan Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional
17	KEPRES No. 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi nasional
18	KEPRES No. 23 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas KEPRES No. 14 Tahun 2010
19	KEPRES No. 24 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Aanggaran Dasar Korpri
20	KEPRES No. 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PA Kota Tasikmalaya, PA Kota Banjar .... PA Arso
21	KEPRES No. 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PA Nanga Bulik, PA Sukamara .... PA Kaimana
22	KEPRES No. 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PA Sibuhuan, PA Sei Rampah ..... PA Sungai Raya
23	KEPRES No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila

Untuk mencari Keputusan Presiden lainnya, silahkan cari DISINI {slider= INSTRUKSI PRESIDEN}

Instruksi Presiden Yang Berakitan Dengan Peradilan Agama
1. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2011 Tentang Percepatan Penyelesaian Kasaus-Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak
4. Instruksi Presiden No. 1Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
5. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Untuk mencari Instruksi Presiden lainnya, silahkan cari DISINI

+ - PERATURAN MENTERI/SURAT EDARAN MENTERI Click to collapse

Peraturan Menteri Yang Berakitan Dengan Peradilan Agama
1. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 Tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
3. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana PP No 28 tahun 1977
4. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
5. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Untuk mencari peraturan Menteri lainnya, silahkan cari DISINI

+ - PERATURAN DAERAH Click to collapse

Peraturan Daerah Yang Berakitan Dengan Peradilan Agama
Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
Qanun Provinsi NAD No. 7 Tahun 20104 Tentang Pengelolaan Zakat
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
PERDA Kab. Batang Hari No. 6 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum
PERDA Kab. Batang Hari No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Informasi dan data pada WebSite ini dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dengan tujuan penyediaan Informasi Publik. Dan untuk dapat menggunakan layanan ini Anda WAJIB menyetujui Disclaimer ini. Ada kemungkinan bahwa informasi yang tersedia dalam database ini mungkin berisi referensi atau informasi yang belum terupdate sehingga tidak ada jaminan bahwa data dan informasi yang tersedia dalam kondisi akurat, lengkap, terkini atau pun sesuai untuk tujuan spesifik lainnya. Pengadilan Agama Muara Bulian yang menyediakan data, tidak bertanggung jawab atas kerugian baik langsung ataupun tidak langsung, pengeluaran dan biaya yang diakibatkan oleh pihak lain yang menggunakan informasi dan data yang tersedia pada WebSite ini.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPut Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIH Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas 1B

Jl. Gajah Mada No. 10 Muara Bulian, Batang Hari - Jambi 36613

Telp. (0743) 21073 Fax. (0743) 23283 Email : pabulian@yahoo.co.id

PERATURAN PERUNDANGAN